Sri Puji Astuti Dorong Wajib Belajar 13 Tahun Diiringi Penguatan PAUD, Tanggapi Nasib Guru dan Kader Lapangan
Kliksamarinda.com – Rencana pemerintah menerapkan program wajib belajar 13 tahun mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Namun ia mengingatkan kebijakan wajib belajar 13 tahun tidak cukup hanya menambah satu tahun pendidikan. Rencana tersebut harus dibarengi dengan penguatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan dukungan anggaran yang memadai.
Menurutnya, tambahan satu tahun wajib belajar melalui PAUD menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
“Pembelajaran tidak akan berjalan baik kalau tidak ditopang pembangunan karakter sejak awal. Pendidikan itu dimulai dari rumah, kemudian dilanjutkan di PAUD. Di sanalah anak belajar mandiri, disiplin, bersosialisasi, dan siap secara psikologis sebelum masuk SD,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan wajib belajar 13 tahun sebenarnya sudah lama diperlukan. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah masih minimnya perhatian terhadap PAUD, khususnya lembaga swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan PAUD negeri.
Di Samarinda, kata Sri Puji, hanya terdapat sekitar 15 PAUD negeri, sementara lebih dari 250 lainnya dikelola oleh swasta. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus memberikan pembinaan yang lebih serius, termasuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
“Kalau kita ingin menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, gurunya juga harus berkualitas. Itu artinya pemerintah harus berani memperbesar anggaran untuk PAUD, bukan hanya fokus pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” tegasnya.
Selain pendidikan, Sri Puji juga menanggapi kesejahteraan kader yang menjadi ujung tombak berbagai program pemerintah, mulai dari Posyandu hingga percepatan penurunan stunting.
Ia menjelaskan, Tim Pendamping Keluarga (TPK) memang telah menerima insentif dari pemerintah pusat melalui BKKBN. Namun, masih banyak kader lain yang bekerja di lapangan dengan insentif yang dinilai belum sebanding dengan beban tugas mereka.
“Posyandu sekarang tidak lagi hanya melayani balita. Dengan konsep Integrasi Layanan Primer (ILP), semua kelompok usia dilayani, mulai dari ibu hamil, balita, remaja, hingga lansia. Tugas kader semakin banyak, tetapi insentifnya masih sangat terbatas,” katanya.
Ia telah mengusulkan peningkatan insentif bagi kader kesehatan dan Posyandu. Namun, realisasi usulan tersebut tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
“Kami berharap pemerintah kota bisa mengakomodasi usulan ini. Mereka membutuhkan biaya transportasi, komunikasi, bahkan perlengkapan seperti seragam untuk menjalankan tugasnya. Kalau bebannya semakin besar tetapi insentifnya tetap kecil, tentu kurang sebanding,” ujarnya.
Ia menegaskan keberhasilan program wajib belajar 13 tahun maupun upaya percepatan penurunan stunting tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga komitmen pemerintah dalam menyediakan anggaran yang memadai untuk pendidikan usia dini dan kesejahteraan para kader di lapangan. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
